PADANG – Ribuan masyarakat Kelurahan Pigogah Pati Bubur, Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), yang tergabung bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar menggelar aksi demo ke kantor Gubernur Sumbar, Senin (31/7/2023).
Mereka menuntut lahan milik masyarakat Air Bangis agar dibebaskan dari kawasan hutan produks. Kemudian bebaskan masyarakat untuk menjual hasil panen sawit mereka.
Mereka yang menempuh 7 jam perjalanan dari Pasbar datang dengan tuntutan yang ditujukan kepada Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Terlihat ribuan masyarakat memadati jalan di depan Kantor Gubernur Sumbar. Tidak hanya pemuda, aksi demonstrasi juga juga diikuti oleh lanjut usia (lansia), ibu-ibu, anak-anak sekolah, serta yang masih usia balita.
“Permasalahan sebetulnya sudah mulai terjadi pada tahun 2016, puncaknya yaitu pada tahun 2021. Kita ada yang ditangkap karena memanen di kebun sendiri. Masyarakat menjadi khawatir sehingga tidak ada yang berani panen di kebunnya,” ungkap Haris Ritonga, salah seorang petani yang ikut aksi damai.
Dia menyebut, hingga saat ini ada dua masyarakat ditahan oleh Polda Sumbar, serta ada empat warga lainnya yang sedang diproses huku dan bakal masuk ke tahap pengadilan.
“Kalau ada masyarakat kami di Air Bangis sana yang ditangkap dengan alasan beraktifitas di hutan kawasan produksi. Maka nasib kami ini semuanya sama, kami ini juga berada di kawasan tersebut, artinya kami hanya menunggu giliran untuk ditangkap,” jelasnya.
Masyarakat merasa kecewa dengan tindakan hukum yang ditegakkan oleh aparat di sana. Kata Haris, sebelumnya belum ada disosialisasikan kepada masyarakat yang memanen hasil kebun di hutan kawasan akan ditangkap.
“Kami hanya meminta untuk diberikan ketenangan untuk beraktifitas. Kami hanya untuk menghidupi anak-anak dan keluarga kami, serta memberikan pendidikan kepada anak kami,” tambahnya.
“Anak-anak sekolah juga kami ikut sertakan, karena sebagai simbolis jika orang tuanya tidak bisa beraktifitas maka efek dominonya akan timbul kepada anak. Sehingga bisa saja ratusan anak-anak kami berhenti sekolah karena tidak ada lagi biaya,” katanya lagi.
Lebih lanjut, masyarakat menyatakan tidak akan membubarkan diri, dan kembali ke Pasbar sebelum tuntutan yang dilayangkan kepada Gubernur Sumbar dipenuhi.
“Bahkan kami yang turun ke lapangan hari ini, juga membawa perlengkapan seperti baju ganti, kuali, kompor, hingga beras. Kami dari Pasaman Barat menempuh selama kurang lebih tujuh jam perjalanan juga sudah berkomitmen untuk tidak kembali sebelum tuntutan yang kami bawa dipenuhi oleh gubernur,” ungkapnya.
Setidaknya ada empat tuntunan masyarakat Air Bangis kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi. Petama, cabut usulan gubernur tentang proyek strategis nasional kepada Menko Kemaritiman dan Investasi
Kedua, bebaskan lahan masyarakat Air Bangis dari kawasan hutan produksi. Ketiga bebaskan masyarakat dari Koperasi KSU ABS HTR Sekunder. Dan keempay bebaskan masyarakat menjual hasil sawitnya kemanapun
“Apa yang terjadi hari ini rakyat dirampas,” kata salah seorang orator disambut teriakan masyarakat.
“Kami datang ke sini bukan membuat anarkis, kami hanya ingin bertemu gubernur Sumbar Mahyeldi,” lanjutnya.
Plt Asisten II Setdaprov Sumbar Yozarwardi Saputra mengatakan, pihaknya menyambut baik aksi masyarakat Air Bangis di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat saat ini.
Sebagai yang ditugaskan untuk menemui masyarakat, ia ingin mendengarkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini.
“Namun sudah sama kita dengar masyarakat hanya ingin bertemu gubernur sementara gubernur sedang berada di luar kota. Kita kembali menarik diri sesuai arahan petugas keamanan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, Gubernur Sumbar punya atensi terhadap permasalahan ini. “Tidak benar Gubernur tidak membahasnya. Ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti untuk pencatatan kawasannya, masyarakatnya, sejak tahun berapa.
Ini juga disupport data ini dari pihak Polres Pasaman Barat,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, sosialisasi juga telah dilakukan di Kantor Bupati Pasaman Barat dan di Air Bangis.
“Ada atensi Gubernur, yang terpenting saat ini adalah apa yang diharapkan masyarakat dan mencari solusinya,” lanjutnya.
“Nanti akan saya konsultasikan ke Gubernur, supaya persoalan ini agar terstruktur mengatasi masalahnya secara komprehensif,” pungkasnya.(Bdr)
Comment