Nasional

Ringankan Masyarakat, Menteri ATR/BPN Minta Pemda Gratiskan BPHTB Untuk Sertifikat PTSL

619
×

Ringankan Masyarakat, Menteri ATR/BPN Minta Pemda Gratiskan BPHTB Untuk Sertifikat PTSL

Sebarkan artikel ini
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto serahkan sertifikat PTSL pada masyarakat Lubuk Kilangan Rabu (21/6/2023).ist

PADANG – Pemerintah daerah diminta untuk menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jika sudah ada peraturan daerah, sebaiknya aturan itu dicabut.

“Kita harapkan pemerintah daerah untuk menggratiskan BPHTB bagi pengurusan PTSL. Karena masyarakat puluhan tahun menunggu pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat,”sebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto usai menyerahkan sertifikat PTSL bagi masyarakat Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Rabu (21/6/2023).

Dikatakannya, sebagian pemerintah daerah ada yang membebani masyarakat dengan BPHTB hingga 50 persen untuk sertifikat PTSL. Sebaiknya beban biaya tersebut dihapuskan saja. Berikan gratis pada masyarakat.

BACA JUGA  TNI Lantamal II Terus Gencar Lanjutakan Serbuan Vaksinasi kepada Masyarakat

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan 10 sertifikat tanah warga Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat.

“Hari ini saya serahkan 10 sertifikat tanah PTSL milik warga termasuk sertifikat tanah wakaf musala. Saya sudah cek langsung 10 sertifikat program PTSL ini berjalan lancar tanpa dipungut biaya untuk masyarakat yang puluhan tahun menunggu kepastian hak atas tanahnya,” kata Hadi Tjahjanto.

Di hadapan masyarakat Tarantang yang hadir, Kepala BPN RI ini mengatakan, PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2018. Bisa dibilang, PTSL adalah proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki hak milik.

Selain gratis, sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hanya butuh waktu relatif singkat. Hanya membutuhkan 1-3 bulan, sertifikat tanah pun sudah di tangan, apalagi jika semua syaratnya sudah dipersiapkan.

BACA JUGA  Sertifikat MURI Diserahkan di Mako TNI AL Lantamal II Padang 

Paginya sebelum ke Tarantang, Hadi Tjahjanto memberikan kuliah umum di Unand Limau Manis Padang. Menteri ATR/BPN memaparkan Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang Partisipatif.

Dikatakan Hadi Tjahjanto bahwa Kementerian ATR/BPN telah menginventarisir dan mengidentifikasi jumlah tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat. Hasilnya terdata 352 ribu hektare tanah ulayat.

Comment