PADANG – Terhitung 19 Juni 2023, Realisasi APBD 2023 pada 52 OPD di Sumbar baik fisik maupun keuangan masih di bawah target yang ditetapkan. Meski begitu Pemprov Sumbar perkirakan pada 25 Juli 2023 akan terlihat realisasi anggaran semester pertama.
Diketahui, dari total anggaran Rp6,7 triliun APBD Sumbar, realisasi fisik dari target 53, 24 persen, realisasi hingga 19 Juni 2023 baru mencapai 37 persen sementara target keuangan 39,69 persen baru terealisasi 28,38 persen.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Kuartini Deti Putri mengatakan informasi tentang realisasi APBD tersebut sekarang bisa dipantau oleh masyarakat umum pada https://dashboard.sumbarprov.go.id.
“Informasi yang ditampilkan dalam laman itu realtime dan valid,” ujarnya dihubungi Senin, (19/6/2023).
Berdasarkan laman data yang ditayangkan, OPD dengan realisasi keuangan tertinggi di Sumbar adalah Biro Pemerintahan dan Otda dengan 50,02 persen. Diikuti Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Sumbar sebanyak 49,71 persen.
Realisasi tertinggi selanjutnya adalah Badan Pengembangan SDM Sumbar, 49,16 persen, lalu Dinas Satpol PP Sumbar 48,43 persen dan RSJ HB Saanin 47,45 persen.
Sementara OPD dengan realisasi keuangan terendah adalah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Sumbar yaitu 5,05 persen.
Untuk realisasi fisik tertinggi hingga saat ini Dinas Kesehatan Sumbar sebesar 65,37 persen, Bappeda 54,04 persen sedangkan yang terendah adalah Dinas Perumaham Permukiman dan Pertanahan dengan capaian 8,68 persen, lalu Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar, 12,48 persen.
Rendalahnya realisasi tersebut disebabkan sejumlah kendala. Pada umumnya terkait dengan regulasi petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kegiatan.
“Secara umum kendalanya tidak begitu krusial. Dari evaluasi yang kita lakukan pada umunya karena juklak dan juknis yang belum turun,”sebutnya.
Terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan. DAU yang ditentukan itu akan terlihat realisasi pada Juli 2023. Karena itu terkait denggat pembayaran semester pertama.
“Jika sampai Juli 2023 tidak juga terealisasi tentu akan berpengaruh dengan kegiatan selanjutnya. Maka kita yakin kawan-kawan kepala OPD akan menuntaskan pada pertengan Juli,”ungkapnya.
Khusus kegiatan yang sedang berjalan saat ini adalah dalam progres. Sehingga masih ada yang di bawah target.
Diakuinya saat ini penggunaan DAU oleh pemerintah pusat tidak sama lagi dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah pusat sudah mengunci kegiatan yang dapat dibiayai dengan DAU. Seperti DAU yang ditentukan untuk pendidikan, kesehatan dan sosial.
“Semua sudah ditentukan, tapi aturannya banyak belum turun. Ini salah satu kendala,”ungkapnya.
Sementara untuk pelaksanaan lapangan, pada umumnya tidak ada kendala. Seperti pembebasan lahan contohnya, saat ini dengan perencanaan yang matang, tidak banyak lagi kegiatan yang terkendala pembebasan lahan.
“Sekarang semua terencana. Kalau ada terkendala lahan, maka perencanaannya tidak tepat. Maka untuk DAK kita alhamdulillah lancar,”pungkasnya.(bdr)
Komentar