Umum

Tak Capai Target, Realisasi APBD Sumatera Barat Baru 37 Persen

365
×

Tak Capai Target, Realisasi APBD Sumatera Barat Baru 37 Persen

Sebarkan artikel ini
Kantor Gubernur Sumbar yang biasa disebut Rumah Bagonjong.ist

PADANG – Terhitung 19 Juni 2023, Realisasi APBD 2023 pada 52 OPD di Sumbar baik fisik maupun keuangan masih di bawah target yang ditetapkan. Meski begitu Pemprov Sumbar perkirakan pada 25 Juli 2023 akan terlihat realisasi anggaran semester pertama.

Diketahui, dari total anggaran Rp6,7 triliun APBD Sumbar, realisasi fisik dari target 53, 24 persen, realisasi hingga 19 Juni 2023 baru mencapai 37 persen sementara target keuangan 39,69 persen baru terealisasi 28,38 persen.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sumbar, Kuartini Deti Putri mengatakan informasi tentang realisasi APBD tersebut sekarang bisa dipantau oleh masyarakat umum pada https://dashboard.sumbarprov.go.id.

“Informasi yang ditampilkan dalam laman itu realtime dan valid,” ujarnya dihubungi Senin, (19/6/2023).

BACA JUGA  Danlantamal II Hadiri Rakor Penanganan Pendemi Covid-19 dan Nataru

Berdasarkan laman data yang ditayangkan, OPD dengan realisasi keuangan tertinggi di Sumbar adalah Biro Pemerintahan dan Otda dengan 50,02 persen. Diikuti Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Sumbar sebanyak 49,71 persen.

Realisasi tertinggi selanjutnya adalah Badan Pengembangan SDM Sumbar, 49,16 persen, lalu Dinas Satpol PP Sumbar 48,43 persen dan RSJ HB Saanin 47,45 persen.

Sementara OPD dengan realisasi keuangan terendah adalah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Sumbar yaitu 5,05 persen.

Untuk realisasi fisik tertinggi hingga saat ini Dinas Kesehatan Sumbar sebesar 65,37 persen, Bappeda 54,04 persen sedangkan yang terendah adalah Dinas Perumaham Permukiman dan Pertanahan dengan capaian 8,68 persen, lalu Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumbar, 12,48 persen.

BACA JUGA  Lantamal II Padang Gelar Parade Peringatan HUT TNI AL yang ke 74

Rendalahnya realisasi tersebut disebabkan sejumlah kendala. Pada umumnya terkait dengan regulasi petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kegiatan.

“Secara umum kendalanya tidak begitu krusial. Dari evaluasi yang kita lakukan pada umunya karena juklak dan juknis yang belum turun,”sebutnya.

Terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan. DAU yang ditentukan itu akan terlihat realisasi pada Juli 2023. Karena itu terkait denggat pembayaran semester pertama.

Comment