PADANG – Partai politik di Sumatera Barat dinilai masih setengah hati memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengambil peran dalam kancah politik.
Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Andalas, Dr. Indah Adi Putri, M.IP pada Bimtek Peningkatan Kapasitas Bundo Kanduang yang digelar pada 14 sampai 16 Mei 2023 di Hotel Rocky, Bukittinggi.
Dikatakannya, kurangnya partisipasi perempuan di dalam dunia politik disebabkan oleh
adanya stereotype atau pelabelan dari masyarakat. Dimana perempuan masih memiliki kapabilitas yang kurang untuk menjadi seorang pemimpin.
Padahal katanya, representasi perempuan di legislatif ataupun lembaga eksekutif akan
memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan. Sehingga peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan
“Hal ini bisa diubah dengan adanya kesediaan untuk membuka pikiran. Keterlibatan perempuan dalam politik sangatlah penting karena bisa menciptakan kebijakan yang ramah perempuan,”katanya.
Menurutnya, kesetaraan dalam partisipasi politik menjadi salah satu kriteria penilaian penting untuk kinerja sebuah system demokrasi. Partisipasi dan representasi perempuan dalam politik merupakan sebuah
keharusan dari perspektif hak asasi manusia, karena lebih dari setengah penduduk dunia adalah perempuan.
Politisi perempuan bisa menyatakan bahwa mereka melihat perempuan sebagai bagian yang berbeda. Mereka mereka merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk perempuan.
Di Minangkabau, banyak ungkapan yang menunjukan betapa tingginya peran dan kedudukan perempuan. Perempuan Minang tersebut dilambangkan sebagai limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan
tinggi. Khusus untuk perempuan dewasa atau kaum ibu yang dituakan, yang mempunyai wibawa, bijaksana bisa memimpin keluarga dan suku, disebut Bundo Kanduang.
“Dia juga adalah lambang kehormatan dan kemuliaan, seorang perempuan yang menjadi bundo kanduang tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja tapi kepribadiannya sebagai perempuan,”katanya.
Dalam sistem matrilineal, bundo kanduang memiliki posisi sentral. Hal ini sesuai dengan ungkapan pepatah “umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak aluang bunian”
Pandangan ini mengisyaratkan bahwa selain sebagai penerus garis keturunan dan pembentukan kelompok keturunan, bundo kanduang juga mempunyai kedudukan yang sangat penting di rumah gadang.
Gubernur Mahyeldi melalui Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Syaifullah dalam kesempatan itu mengatakan, perempuan di Minangkabau yang menjadi Bundo Kanduang tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja tapi kepribadiannya sebagai perempuan.
Perempuan juga harus memahami ketentuan
adat yang berlaku, disamping tahu dengan malu dan sopan santun juga tahu dengan basa basi dan tahu cara berpakaian yang pantas.
Namun di era globalisasi sekarang ini, sedikit demi sedikit mulai menggerus nilai – nilai luhur perempuan sebagai tokoh sentral dalam kaum dan masyarakatnya. Perlu adanya Tokoh yang mampu mengembalikan keagungan fungsi perempuan di Minangkabau.
“Di Minangkabau adalah salah satu hal yang
unik dalam kebudayaan di Nusantara. Perempuan ditempatkan dalam posisi yang cukup tinggi pada pengambil keputusan dalam Rumah Gadang di Minangkabau,”katanya.
Anggota DPRD Sumbar, Zulkenedi Said mengatakan dipilih atas kesadaran, karena posisi bundokandung itu sangat komprehensif dan sangat mulia. Khusus Bundo kanduang di Pasaman Barat, sehingga mendapatkan pemahaman tugas dan fungsinya baik secara bundo kanduang organisasi maupun sebagai perempuan biasa.
“Karena fungsinya sangat besar, dengan Bimtek ini dapat mendapatkan informasi tentang tugas-tugasnya sebagai Bundo Kanduang, baik di organisasi Bundo Kanduang, maupun Bundo Kanduang dalam adat,”katanya.
Dijelaskannya dengan pemateri yang hadir dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai bundo kanduang. Sebagai perempuan di Minangkabau, indentitas orang yang beradat.
“Sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang diambilnya di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten agar apa yang diperlukan Bundo Kanduang tersebut dapat terpayungi,”katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar melalui Kepala Bidang Sejarah Adat dan Nilai-nilai Tradisi Dinas Kebudayaan Sumbar, fadhli junaidi, S.STP menyebutkan kegiatan tersebut diikuti sebanya 60 peserta. Terdiri dari bundo banduang dari Pasaman Barat.
“Kegiatan ini terselenggara karena kolaborasi antara Dinas Kebudayaan dengan Anggota DPRD Sumbar, Zul Kenedi Said,”ungkapnya.(Bdr)
Comment