Ekonomi

Pengamat: Atasi Langkanya BBM Subsidi, Berikan Kewenangan Penuh Hulu hingga Hilir pada Pertamina

260
×

Pengamat: Atasi Langkanya BBM Subsidi, Berikan Kewenangan Penuh Hulu hingga Hilir pada Pertamina

Sebarkan artikel ini
Pengamat Ekonomi Konstitusi Defiyan Cory pada Bincang-bincang Energi dengan tema, “Energi Untuk Rakyat Masih Adakah?”, yang digelar Harian Singgalang di Truntum Hotel, Padang, Rabu (23/2).ist

PADANG – Salah satu solusi mengatasi langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi adalah dengan memberikan kewenangan penuh pada PT Pertamina untuk pengelolaan sektor migas.

Pandangan itu diberikan Pengamat Ekonomi Konstitusi Defiyan Cory pada Bincang-bincang Energi dengan tema, “Energi Untuk Rakyat Masih Adakah?”, yang digelar Harian Singgalang di Truntum Hotel, Padang, Rabu (23/2).

Dikatakannya, jika kewenangan penuh diberikan pada PT Pertamina, maka penyaluran BBM bersubsidi akan lebih mudah. Selain itu juga akan lebih berpihak pada masyarakat. Bahkan, dengan kewenangan penuh Pertamina akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Menurut saya, pemerintah harus memberikan kewenangan pada Pertamina untuk pengelolaan dari hulu hingga hilir. Ini menjadi lebih mungkin, sehingga polemik terkait dengan BBM ini tidak akan rumit seperti saat ini,”katanya.

BACA JUGA  Siap Pimpin Transisi Energi, Dirut PLN Beberkan Jurus Capai Net Zero Emission 2060

Dikatakannya, dengan banyaknya keterlibat lembaga lain dalam pengelolaan BBM tersebut penyaluran menjadi rumit pula. Seperti untuk menentukan kuota BBM, jumlahnya ditetapkan oleh BPH Migas. Sementara ketika terjadi kekuranga, Pertamina tidak bisa menambah sendiri. Karena kuotanya sudah dibatasi dari awal.

Untuk itu perlu regulasi jitu mengatasi persoalan solar bersubsidi dimaksud. Selama ini ada aturan atau regulasi, namun cenderung tumpang tindih dengan aturan lain. Akibatnya terjadi kebingungan dalam aplikasinya. Saat ini juga sudah terjebak dengan aturan-aturan yang dibuat sendiri.

Untuk itu menurutnya, sangat realistis PT Pertamina mengatur sendiri pengelolaan BBM secara penuh.

Sementara saat ini yang terjadi Pertamina dibebankan pada penugasan, tapi datariki pajak. Menarik pajak dari BUMN tidak masuk akal. Selain itu juga dibebankan pada emergency kondisi. Sebaliknya swasta tidak ada.

BACA JUGA  Program Ramadhan UUS Maybank Indonesia,  Jangkau Ribuan Penerima Bantuan

“Kondisi itu baik bai Pertamina, tapi lama kelamaan tidak ada pemasukan bagi negara. Dampaknya masyarakat dirugikan, harga akan naik,”ujarnya.

Selain itu, kemungkinan itu juga dapat dibandingkan dengan perusahaan swasta seperti Indofood. Mereka mengelola dari hulu hingga hilir. Semuanya dari Indofood, namun mereka berhasil.

Comment