Pendidikan

Abaikan Permendikbud No. 75/2016, Evi Yandri: Pungutan di SMAN 5 Padang Ilegal

296
×

Abaikan Permendikbud No. 75/2016, Evi Yandri: Pungutan di SMAN 5 Padang Ilegal

Sebarkan artikel ini

 

PADANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menyayangkan, ada praktek pungutan terhadap wali murid siswa kelas III SMAN 5 Padang. Pungutan pada wali murid di sekolah yang terletak di Balai Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang itu telah berlangsung sejak awal Januari 2022.

“Apalagi, pungutan tersebut mengangkangi Permendikbud No.75/2016 tentang Komite, Karena pihak sekolah melakukan pungutan tanpa persetujuan dari pengurus Komite, sehingga pungutan iru ilegal, ” ungkap Evi Yandri Rajo Budiman, Jumat (4/2/2022).

Dikatakan Evi Yandri, dalam Permendikbud No. 75 /2016 tersebut jelas – jelas diatur sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap wali murid siswa. Sementara, dalam regulasi tersebut sekolah hanya diperbolehkan mengambil sumbangan kepada wali murid.

BACA JUGA  Di Sekolah Ini Sekolah Gurunya Digaji Rp150 Ribu Sebulan

Hal iru sesuai dengan Permedikbud No. 75 /2016 tentang Komite. Terutama Pasal (2), penggalangan dana dan sumberdaya pendidikan lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Namun, jika jumlah dipatok setiap siswa, berarti itu sama saja dengan pungutan.

Sementara, di satu sisi pengurus Komite tidak mengetahui sama sekali dengan pungutan tersebut. Sedangkan, mengacu pada Pasal (6) masih Peemedikbud No. 75 /2016, penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah, poin a, mendapat persetujuan dari Komite sekolah, poin b, dipertanggungjawabkan secara transparan dan “c” , dilaporkan kepada Komite sekolah.

Ditambahkan, yang boleh meminta sumbangan (bukan pungutan- red) adalah komite, bukan sekolah.
Sekolah hanya membuat proposal, meminta sumbangan Komite. Dan sekolah menyampaikan kebutuhannya kepada Komite.

BACA JUGA  Sambil Menunggu Kegiatan Nikmati Pariwisata Negeri Kincir Angin

“Artinya, pungutan yang dilakukan sekolah ilegal keberadaannya. Maka dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar harus melakukan teguran. Sebelum ditangani Ciber Pungli,” ujar Evi Yandri.

Menurut pengakuan Kepala SMAN 5 Padang, pungutan yang sama juga terjadi di salah satu SMA di kota ini, jadi arti ada dua sekolah. Dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di sekolah lain.

Comment