Politik

Gubernur Mahyeldi Lantik 16 Pejabat Eselon II, Empat Jabatan Masih Kosong

394
×

Gubernur Mahyeldi Lantik 16 Pejabat Eselon II, Empat Jabatan Masih Kosong

Sebarkan artikel ini
Gubernur Mahyeldi kembali melantik sebanyak 16 pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sumbar, Senin (3/1/2022) di Auditorium Gubernuran Sumbar.ist

PADANG- Gubernur Mahyeldi kembali melantik sebanyak 16 pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sumbar, Senin (3/1/2022) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Pelantikan tersebut masih dalam bentuk pergeseran (job fit).

“Benar, sudah dilantik pagi tadi oleh pak Gubernur,”sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ahmad Zakri.

Dengan pelantikan tersebut, sebanyak lima posisi eselon II masih kosong. Jabatan itu yakni, Kepala Inspektoran Sumbar yang habis ditinggal pensiun oleh Mardi. Kemudian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditinggal Nasrizal yang meninggal dunia.

Kemudian, Biro Umum masih kosong ditinggal Rosail Akhyar yang digeser pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dinas Sosial juga kosong setelah ditinggal Jumaidi yang digeser ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Terakhir Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar setelah Irsad yang digeser ke Biro Kesejahteraan Rakyat.

“Nanti yang sisa itu bisa saja job fit dan dilelang. Dalam waktu dekat akan masih ada pelantikan, ada job fit juga ada lelang,”sebutnya.

BACA JUGA  Ngaku Ditelantarkan, Relawan Mahyeldi Berpaling Dukung Epyardi-Ekos

Mereka yang dilantik adalah, Reti Wafda Kepala Balitbang Sumbar, Herry Martinus Kepala Dinas ESDM Sumbar dan Raflis Sekretatis Dewan DPRD Sumbar. Ketiganya dilantik ulang setelah menjabat pada tempat yang sama lebih dari 5 tahun.

Kemudian untuk pergeseran ada nama, Fathol Bari jabatan lama Kadis Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar, dilantik menjadi Kadis Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Sumbar.

Gemala Ranti sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumbar.

Jumaidi, sebelumnya Kadis Sosial Sumbar kemudian dilantik menjadi Kepala BPBD Sumbar. Rifa Suriani, sebelumnya Kadis Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi dilantik menjadi Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sumbar.

Erasukma Munaf, sebelumnya Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sumbar dilantik menjadi Kadis Kadis Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar.

Syaifullah, sebelumnya Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar.

BACA JUGA  Plt Gubernur Sumbar Audy Joinaldy minta Semua Pihak Perhatikan Hal Kecil yang Dapat Menghambat Kesuksesan Pilkada

Irsad sebelumnya Kepala Biro Perekonomian dilantik menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Rosail Akhyar sebelumnya Kepala Biro Umum dilantik menjadi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Doni Rahmat Samulo yang sebelumnya Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa dilantik menjadi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sementara untuk ada tiga direktur rumah sakit, yakni Drg. Busril, sebagai Direktur RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi, dr. Elvi Fitraneti, sebagai Direktur RSUD Mohammad Natsir Kota Solok, dr. Mutiara Islam, sebagai Direktur RSUD Pariaman dan dr. Aklima, sebagai Direktur RSJ Prof.Dr. HB. Saanin.

Dievaluasi
Pada pelantikan tersebut Gubernur menekankan pejabat dituntut mampu memahami tugasnya sebagai pelayan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya. Selain itu juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak pada semua level dalam rangka optimalisasi pencapaian program unggulan pemerintah daerah.

Menurutnya, promosi maupun rotasi jabatan yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, agar lebih baik untuk tercapainya program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah.

BACA JUGA  Pemprov Sumbar Tunggu Hasil Pengunduran Diri Bupati Agam Irwan Fikri

“Pahami bahwa jabatan itu merupakan amanah. Kita hadir untuk masyarakat, apalagi di zaman susah sekarang ini. masyarakat menantikan kehadiran kita. Apalagi yang mengisi jabatan struktural, Ini harus jadi perhatian dan pedoman, kita harus menjadi contoh bagi kabupaten dan kota,” tegasnya.

Gubernur juga minta kepada pejabat dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan Sumbar. Melaksanakan tugas tidak hanya untuk mencapai target minimal, tapi lebih dari itu. Dan gubernur juga akan melakukan evaluasi pada enam bulan setelah dilantik.

“Selama 6 bulan pertama akan dievaluasi. kita tak mau lambat, melambat-lambat, dan menghambat. kita ingin cepat karena tuntutan masyarakat harus cepat. Bagi
yang tidak mencapai sesuai target dapat diberi sanksi. kalau kepala OPD tidak jelas langkah-langkahnya, berarti tidak prospek. Pahami betul visi misi dan jangan sampai ada yang tidak tau dengan program unggulan,” sambung gubernur. (Bdr)

Comment