PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong lembaba adat melakukan revitalisasi sesuai adat salingka nagari. Selain itu juga ada sinergi lembaga adat dengan pemerintah dalam proses pembangunan.
Hal itu terungkap pada Orientasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat 2021 di Hotel Rocky Kota Bukittinggi, Rabu (15/9/2021). Kegiatan itu mengangkat tema ‘melalui orientasi peningkatan kapasitas lembaga adat, kita perkuat lembaga ada dan masyarakat hukum adat’.
Gubernur Mahyeldi pada pembukaan menyebutkan, penting adanya memperkuat lembaga adat di Sumatera Barat. Karena lembaga itu akan menjaga hukum ada dan lembaga adat di Nagari.
“Globalisasi itu pasti. Dulu sebelumnya orang tua kita juga sudah mengenal budaya global, tapi tidak merusak tatanan lembaga adat yang ada. Untuk itu ke depan generasi muda kita juga seperti itu. Mereka mengenal globalisasi, tapi tidak buta dengan budaya sendiri,”sebutnya.
Dikatakanya, saat inilah waktunya memperkenalkan kembali pada generasi muda adat dan budaya Minangkabau itu sangat kuat. Melahir banyak tokoh dan acuan lembaga yang ada dalam pemerintah saat ini.
“Bukti menunjukan budaya Minangkabau itu baik dan kuat. Budaya Minangkabau sudah melahirkan banyak tokoh yang sukses di bidang masing-masing,”ulasnya.
Berdasarkan catatan sejarah katanya, dari hanya 2,5 persen populasi Masyarakat Sumatera Barat di Indonesia, tapi mampu melahirkan lebih dari 2.000 orang tokoh penting bagi bangsa Indonesia.
“Untuk itu marilah kita perkuat lembaga adat, kemudian memperkenalkan pada generasi muda,”sebutnya.
Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menjelaskan penguatan kapasitas itu penting diberikan pada lembaga adat. Karena dengan pemahaman yang lebih jauh, terutama harmonisasi antara lembaga adat dengan pemerintah.
Sehingga keterlibatan lembaga adat dalam pembangunan dapat berjalan. Lembaga adat tidak hanya menjadi peserta undangan dalam acara sermonial saja. Tapi memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan dalam nagari.
“Ini pentingnya. Lembaga adat selama ini tidak memiliki banyak peran dalam proses pembangunan dalam nagari. Terutama di Kota Padang, ada 10 nagari dalam Kota. Sementara pelaksanan pemerintahan terendah adalah Lurah, nagari tidak akti,”ujarnya.
Mengacu pada itu, hendaknya ke depan ada peluang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa nagari di Kota Padang juga memiliki kesempatan sama dengan nagari yang di kabupaten/kota lainnya di Sumbar.
“Sekarang bagaimana nagari yang ada di Kota Padang ini berjalan selayaknya nagari di kabupaten/kota. Menjadi pemerintah terendah. Atau ikut terlibat dalam pembangunan setara dengan yang diatur undang-undang tentang desa,”pungkas Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar, Amasrul menjelaskan kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Adat tesebut bertujuan untuk mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terwujudnya Sumbar Madani dan Unggul.
Bagaimana tata kehidupan sosial berlandas falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Memberikan arahan pada lembaga adat, merevitalisasi lembaga adat sesuai dengan adat salingka nagari.
“Bagaimana meningkatkan wawasan masyarakat adat akan hukum adat yang kuat. Adanya harmonisasi lembaga adat dengan pemerintah,”katanya.
Pesertanya terdiri dari ninik mamak, pengurus Kerapatan Adat Nagari. Tokoh masyarakat dan parik paga dalam nagari. Kegiatan itu dilangsungkan selama 3 hari, dari 15 hingga 17 September 2021.(Bdr)
Comment