Peristiwa

Mitigasi Bencana Butuh Political Will Kepala Daerah

202
×

Mitigasi Bencana Butuh Political Will Kepala Daerah

Sebarkan artikel ini
Kepala BPBD Sumbar, Erman Rahman saat memberikan pemaparan pada diskusi Kapas tentang Mitigasi Bencana di Sumbar, Kamis (4/3).ist

PADANg – Program mitigasi bencana tidak hanya membutuhkan persiapan penanganan prabencan, namun juga political will kepala daerah. Sehingga pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik di masyarakat.

Demikian terungkap pada Diskusi Mitigasi Bencana di Sumbar yang digelar oleh Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas), Kamis (4/3/2021) di Hotel Daima Padang.

Kordinator Forum PRB Sumbar Khalid Syaifullah mengatakan, ancaman bencana di Sumbar sangat lengkap. Sedikitnya ada 13 ancaman bencana yang ada di Sumbar. Gunung api saja ada 3 di Sumbar, 4 dengan Gunung Kerinci, belum lagi ancaman bencana lainnya. Ini takdir kita di Sumbar, kita tak bisa lari dengan kondisi alam ini.

Dalam potensi ancaman bencana ini, lanjut Khalid, potensi rentannya di mana dan apa resikonya.

“Karena itu, dalam mitigasi bencana yang perlu diurus itu adalah resikonya. Inilah yang harus diorganisir untuk menguranginya,” ungkap Khalid yang juga Ketua Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar.

BACA JUGA  Ketahuan Cabuli Murid SD, Mantan Pedagang Beras Sempat Dihakimi Massa

Dalam manajemen risiko, tambah Khalid, ada pencegahan untuk mengurangi bahaya dan ancamannya. Beda halnya dengan gempa bumi, yang sulit dilakukan pencegahan.

“Tapi kalau banjir, longsor atau abrasi pantai, masih bisa kita urus untuk mengurangi resikonya. Dilakukan upaya mitigasi agar risikonya semakin kecil. Apalagi juga ditambah dengan kesiapsiagaan,” ucap Khalid.

Bicara soal unsur risiko bencana, maka Khalid menjelaskan bahwa risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Risiko itu bisa dalam bentuk luka-luka, kerugian harta benda hingga meninggal dunia.

“Nah, rumus mengurangi risiko itu, turunkan kerentanannya sehingga potensi ancamannya berkurang,” ujarnya.

Menurutnya yang penting adalah, keberpihakan kepala daerah (political will) terhadap mitigasi bencana. Karena dengan kebijakan dan program kepala daerah mitigasi dapat berjalan maksimal.

“Sekarang mumpung sejumlah kepala daerah banyak baru, hendaknya mari kita tekankan keberpihakan kepala daerah terhadap mitigasi bencana,”katanya.

BACA JUGA  Chairul Umaya: Pulang Basamo Perantau IWS 2023 Patut Dipuji 

Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat H. Erman Rahman, mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada masyarakat Sumatera Barat, agar tetap waspada terhadap bencana, karena Provinsi Sumatera Barat merupakan market bencana.

“Mari bersiap selamatkan diri dan keluarga, karena Sumbar dikelilingi bencana,” ujar Erman Rahman yang juga menjadi narasumber.

Menurut Erman Rahman, semua orang tahu, secara geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) termasuk daerah rawan bencana. Tak hanya potensi banjir atau longsor, tapi juga bencana gempa dan ancaman tsunami. Termasuk ancaman gunung merapi dan abrasi pantai.

“Kita mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB sangat banyak memberikan bantuan dana ke Provinsi Sumatera Barat, karena untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana mengandalkan APBD Sumbar kurang mencukupi,” ujar Rahman.

Dicontohkannya, pembangunan pengaman pantai di Padang. Seperti diketahui, sepanjang wilayah barat Provinsi Sumbar ini terbentang pantai, dari Lunang Silaut hingga Air Bangih. Sementara ancaman abrasi setiap waktu mengintai.

BACA JUGA  Warga Nagari Parit Pasbar Heboh, Mayat Membusuk Ditemukan di Kebun Sawit 

Sementara berharap pada APBD Sumbar untuk pembangunannya, jelas tidak mungkin. Apalagi APBD 2020 juga terkena recofusing akibat pandemi Covid-19.

Untuk itu, pada 2020, Erman mengusulkan bantuan pada pemerintah pusat. Awalnya diajukan bantuan tuk empat titik. Dengan total anggaran Rp32 miliar. Namun disetujui Rp19 miliar melalui dana siap pakai (DSP) BNPB.

Sementara, Kordinator JJSB Jhon Kambang lebih menekankan fungsi media dalam mitigasi bencana. Menurutnya, selama ini media memang lebih banyak memuat pemberitaan ketika terjadi bencana. Sedikit sekali pra bencana, atau pascabencana.

Menurutnya, sebenarnya ada media yang berupaya mengulas program mitigasi bencana. Hanya saja memang peminat pembacanya juga kurang. Meski begitu, menurutnya media masih memiliki peran penting dalam sosialisasi program mitigasi bencana.

“Kebiasaan kita dalam meliput berita bencana adalah ketika setelah terjadi bencana, sedikit sekali tentang prabencana,”katanya. (Bdr)

Comment