Hukum

Wako Riza Harapkan ASN Berikan Pelayanan Bersih Tolak Pungli Dan Gratifikasi

123
×

Wako Riza Harapkan ASN Berikan Pelayanan Bersih Tolak Pungli Dan Gratifikasi

Sebarkan artikel ini
Sosialisasi tolak pungli di Kota Payakumbuh.ist

Payakumbuh – Wali Kota Riza Falepi berharap setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Payakumbuh dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam pelayanan yang optimal, bersih dan berwibawa. Hal itu disampaikan Asisten III Setdako Amriul Dt. Karayiang dalam Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Pengendalian Gratifikasi di Kantor Camat Payakumbuh Barat, Kamis (22/10).

Dalam sosialisasi itu bertindak sebagai pemateri Afridol Irban III Inspektorat Kota Payakumbuh, AKP Mirwan Kasat Binmas Polres Payakumbuh, Mayor T. Barus Danramil 01 Payakumbuh, Bripka. Zulmi Fadhil Frengky Unit Tipikor Polres Payakumbuh, dan Rezkinil Jusar Kasi Pemeriksa Kejari Payakumbuh.

Lebih lanjut Amriul menerangkan upaya pemerintah untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli) yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik.

BACA JUGA  KPK Mencatat, Anggota DPRD di Sumbar Belum Patuh Sampaikan LHKPN

“Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat perkembangan ekonomi, dan merosotnya wibawa hukum,” ujarnya.

Dijelaskannya, sejak tahun 2004 pemberantasan pungli kembali digemakan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dimana salah satu instruksinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Beberapa waktu kemudian presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 sebagai payung hukum satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau ‘saber pungli’. dimana Presiden Joko Widodo menginstruksikan gerakan sapu bersih pungutan liar di seluruh daerah di Indonesia.

BACA JUGA  Walhi Temukan Tambang Ilegal Dekat Jembatan, Dinas ESDM Sumbar: Pidananya Kewenangan Polisi

Comment