Politik

Fauzan Haviz Adukan KPU Bukittinggi, DPW PAN Sumbar dan DPP PAN Pusat ke Komnas HAM

508
×

Fauzan Haviz Adukan KPU Bukittinggi, DPW PAN Sumbar dan DPP PAN Pusat ke Komnas HAM

Sebarkan artikel ini

BUKITTINGGI — Perseteruan Fauzan Haviz pengurus sah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi dengan KPU Bukittinggi dan DPW PAN serta DPP PAN makin meruncing. Akibat tidak menjalankan putusan Makamah Agung (MA) No : 460K/Pdt.Sus-Parpol/2019, mantan anggota DPRD dua periode ini mengadukan ketiga lembaga tersebut ke Komnas HAM RI Sumbar.

“Ya, kita mengadukan KPU, DPW PAN dan DPP PAN Komnas HAM RI perwakilan Sumatera Barat karena masih belum melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai keuatan hukum tetap. Surat perihal pelaporan tersebut tertanggal 16 September 2020,” kata Fauzan Haviz., SE., MBA., MALS ke media ini di Bukittinggi, Rabu (16/9/2020).

Dia menyebutkan, saat sebelum pencalonan Kepala Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020, pihaknya kembali mengingatkan KPU Kota Bukittinggi melalui beberapa surat peringatan bahwasanya DPW PAN masih belum melaksanakan Putusan Makamah Partai PAN yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No.108/Pdt.G/2018/PN.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung No.460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019.

Namun, kata Fauzan, pihak KPU Kota Bukittinggi selalu bardalih masalah tersebut adalah masalah internal Partai PAN. Pernyataan KPU Kota Bukittinggi tersebut, dirasa seolah-olah KPU Kota Bukittinggi tidak netral dan professional dalam hal Pelaksanaan Pemilu (PILKADA) Kota Bukittinggi tahun 2020.

Padahal, menurut Fauzan, dengan jelas dalam pertemuan dengan agenda aanmaning yang diselenggarakan oleh Ketua Pengadilan Kelas 1A Padang pada tanggal 20 Februari 2020 yang dipimpin oleh Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang serta ikut dihadiri oleh KPU Kota Bukittinggi dan Bawaslu Kota Bukittinggi, namun DPW PAN Sumatera Barat tidak menghadirinya dan masih belum melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BACA JUGA  Pendaftaran Dibuka 4-6 September, KPU Minta Paslon Taati Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran

Berikut surat pelaporan Fauzan Haviz. Pendahuluan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan unhrk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk memilih pemimpinya melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik.

BACA JUGA  KPU Bukittinggi Gelar Deklarasi Damai, Heldo Aura: Damai Tak Cukup Dideklarasikan Saja

Comment