Hukum

Perseteruan Pemko Bukittinggi dengan PT BKP Meruncing ke Ranah Hukum 

157
×

Perseteruan Pemko Bukittinggi dengan PT BKP Meruncing ke Ranah Hukum 

Sebarkan artikel ini

BUKITTINGGI — Perseteruan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi dengan PT. Bangun Kharisma Prima (PT BKP) makin bergulir bagaikan bola panas. Karena telah merembes ke ranah hukum. Hal itu menyusul  PT BKP juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi, dengan tergugatnya Pemko Bukittinggi.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi, Efendi, SH, Rabu (19/8/2020), membenarkan PT BKP telah melayangkan surat gugatan ke PN Bukittinggi dengan tergugatnya Pemko Bukittinggi. Masalah gugatan terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi.

“Gugatan yang diajukan PT BKP sudah diregistrasi dengan No. 28/pdt/2020/PN.BKt tanggal 30 Juli 2020. Terkait apa materi gugatannya, ini kan belum disidangkan jadi tidak bisa kita memberi keterangan. Kalau sudah disidangkan, wartawan bisa liput langsung di persidangan. Kalau pun sudah disidangkan, kami juga tidak bisa memberi keterangan, pertanyaannya benar PT BKP mengajukan gugatan, ya kami membenarkan,” katanya didampingi Humas PN, Rinaldi, SH. MH.

BACA JUGA  Akhirnya, Menteri Pertanian Datangi KPK Berikan Keterangan

Disampaikan, PT BKP memasukan surat gugatan ke PN Bukittinggi saat PT BKP manghadiri sidang, yang waktu itu Pemko Bukittinggi sebagai penggugat dan PT BKP sebagai tergugat.

“Karena objek gugatan masih sama yaitu berhubungan dengan RSUD Bukittinggi, maka majelisnya sama yaitu Hakim Ketua Said Hasan, Hakim Anggota Meri Yenti dan Renaldi,” tutur Efendi.

Ia menyampaikan, sidang diagendakan 1 September 2020. Sidang nanti, PN akan melakukan upaya mediasi kepada ke dua belah pihak. Jika mediasi gagal akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian, yang masing-masing mereka penggugat dan tergugat menyampaikan dalil-dalilnya ke majelis.

Diketahui, pembangunan RSUD senilai Rp102,3 miliar di Bypass Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan diputus kontrak, disebabkan PT BKP dinilai tidak mampu menyelesaikan presentasi atau bobot kerja.

BACA JUGA  Mengulas Problematika SKMHT pada Lembaga Pembiayaan dalam Notaire Series Tiga 2021

Sebelumnya, PT BKP memenangkan tender lelang pembangunan RSUD senilai Rp102, 3 miliar. PT BKP lalu membuat jaminan pelaksanaan 5 persen dan menggunakan asuransi PT. Rama Satria Wibawa (PT RSW) sebagai lembaga penjamin.

Comment