PADANG – Gubernur Irwan Prayitno berharap panitia penyelenggara pemilu di tingkat bawah jangan diatar umur 50 tahun. Selain itu juga memiliki riwayat kesehatan yang baik.
Hal itu disampaikannya, seiring dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah disejumlah 13 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur serentak 2020.
“Ini guna memastikan jangan ada korban karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah nantinya,”harap Irwan Selasa (11/2/2020) usai penandatangan Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dengan Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Toni Harmanto, anggaran pengamanan penyelenggaraan Pilkada di Istana Gubernuran.
Disebutkannya, harapannya tersebut berkaca dari pelaksanaan pemilu lima kotak 2019 lalu. Dimana dalam pelaksanaan tersebut telah menyebabkan banyak panitia yang kelelahan.
“Karena kalau panitianya sudah ditetapkan, saat pelaksanaan tidak bisa digantikan. Sehingga semua proses harus dilaksanakannya. Kita takut jika kesehatannya kurang baik, akibatnya kelelahan dan menyebabkan hal yang tidak kita inginkan,”ulasnya.
NPHD
Sebelumnya, Pemprov menyerahkan dana hibah kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar sebesar Rp18 miliar untuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 6 kabupaten/kota.
Dana hibah yang diserahkan tersebut sebesar Rp18.273.195.000, termasuk untuk enam (6) Polres yang tidak menyelenggarakan Pilkada Bupati/ Walikota di Sumbar. Enam Polres tersebut yaitu Padang, Pariaman, Padang Panjang, Sawahlunto, Payakumbuh dan Kepulauan Mentawai.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Irwan Prayitno berharap dengan adanya hibah ini akan membuat pelaksanaan Pilkada akan lebih baik lagi. Bahwa pelaksanaan Pilkada bukan hanya saat pencoblosan saja, namun ada tahapan sebelum dan juga sesudahnya.
“Mudah-mudahan mencukupi kebutuhan, keamanan dan keselamatan untuk menghasilkan Pilkada yang sesuai dengan aturan. Mari sama-sama kita sukseskan pelaksanaan Pilkada di Sumbar tahun 2020 ini.” himbau Irwan.
Dijelaskannya, dana hibah diberikan pada 6 kabupaten/kota tersebut karena tidak melaksanakan pilkada. Namun harus melaksanakan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Sehingga pengamanannya dari Pemprov Sumbar.
Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, menekankan kepada seluruh jajarannya dalam pengelolan dana ini agar bersih, transparan dan akuntabel dengan tujuan menghindari permasalahan-permasalahan hukum yang bisa timbul dikemudian hari.
“Kami ingatkan kembali pada jajaran kami untuk tertib administrasi, jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan,” tegas Toni.
Menurut Toni, keamanan pelaksanaan Pilkada harus berkerjasama dengan seluruh komponen, terutama masyarakat Sumbar sendiri. Dia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Sumbar atas dukungan anggaran, dan akan dipertanggung jawabkan.(Bdr)
