PADANG – Hingga Kamis (14/11) bantuan untuk perantau Minang korban kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua belum juga disalurkan. Bantuan tersebut masih bersisa Rp 3,7 miliar lebih dari donasi dalam rekening Sumbar Peduli Sesama.
Sekretaris Ikatan Keluarga Minang Wamena Nofri Zendra mengaku belum mendapatkan informasi terkini mengapa bantuan tersebut belum juga disalurkan. Padahal korban kerusuhan sangat membutuhkan dana tersebut.
“Informasi terakhir dari Pemprov Sumbar kalau akan dibagikan akan mengikutsertakan IKM,” katanya, Kamis, (14/11/2019).
Dijelaskan Nofri, informasi sebelumnya karena persoalan data belum bisa disalurkan. Hal itu tentu menjadi pertanyaan hingga hari ini data belum juga tuntas.
Data dari IKM, lanjutnya, sebanyak 138 ruko perantau Minang di Wamena hangus terbakar. Jumlah tersebut belum masuk rumah warga yang juga jadi bulan-bulanan kerusuhan Wamena.
“Data menjadi tanggung jawab Pemprov Sumbar dan mereka yang melakukan pendataan,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menegaskan setelah pendataan selesai, maka bantuan tersebut akan disalurkan bagi korban yang berhak menerima.
“Saya sudah minta agar semua data dibenahi,”sebut Nasrul Abit.
Hingga Kamis (14/11/2019) Dinas Sosial Sumbar dan Dinas Bina Mental dan Kesra Sumbar sudah melengkapi pendataan. Hanya saja data tersebut belum diverifikasi oleh salah satu kepala daerah yang belum menandatangani hasil verifikasi tersebut.
“Soal data itu ada pada Dinas Sosial, kami sudah turun ke lapangan. Sudah dicocokan. Hanya saja ada kepala daerah belum mau menandatangani,”sebut Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar, Syaifullah dihubungi media.
Dikatakannya, pihak saat ini sudah siap menyalurkan bantuan yang di himpun dari sumbangan tersebut bagi korban. “Kita siap menyalurkannya, tapi datanganya belum ditetapkan. Nanti kita bayarkan, ternyata data tidak tepat kita bermasalah,”ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Sumbar, Jumaidi dihubungi mengakui wartawan dari 6 daerah yang ada warganya menjadi korban kerusuhan Wamena, ada satu daerah yang belum ada verifikasi data.
“Masih ada yang datanya belum verifikasi, yakni Pesisir Selatan,”ungkapnya. (Bdr)
