PADANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%. Namun, hingga akhir jabatannya bersama Wapres Jusuf Kalla, belum pernah sekalipun berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, sejak 2014 ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di level 5,02%. Angka tersebut jauh berbeda dari asumsi dasar yang dipasang pemerintah dalam APBN, yakni sebesar 5,5%.
Alih-alih semakin naik, angka ekonomi nasional pada 2015 yakni 4,88%. Angka tersebut turun drastis dan menjadi yang paling rendah sejak enam tahun sebelumnya.
Sedangkan pada 2016, ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,1%, kembali tidak mampu direalisasikan pemerintah. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di tahun ini hanya berada di level 5,02%.
Selanjutnya, pemerintah juga tidak bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 5,2% pada 2017. Sepanjang 2017, perekonomian nasional hanya berada di level 5,07%.
Terakhir, 2018 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,17%. Angka ini pun lagi-lagi tidak sejalan dengan target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABNP) 2018 sebesar 5,4%.
Jokowi harus menerima fakta, selama lima tahun memimpin Indonesia bersama Wapres Jusuf Kalla, tidak pernah sekalipun berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019, hasilnya masih banyak target-target yang belum dicapai oleh Jokowi dan kabinet kerja.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk sektor ekonomi, capaian selama lima tahun adalah 50:50.
“Untuk pertumbuhan ekonomi, kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ini di seputaran 5%. Memang lebih rendah dibandingkan RPJMN lima tahun sebelumnya yang rata-ratanya itu mendekati 5,5-6%,” kata Bambang.
RPJMN, kata Bambang mencakup lima sektor yang menjadi target pemerintah. Yakni perkembangan ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, pengembangan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, serta pembangunan politik hukum pertahanan keamanan.
Khusus perkembangan ekonomi, Bambang mengatakan ekonomi Indonesia pada saat itu dihadapi oleh banyak fenomena global. Sehingga beberapa target dalam RPJMN meleset.
“Akibatnya kita tumbuh di seputar 5% yang mungkin dianggap lebih rendah. Tapi paling tidak ini termasuk yang relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia, di bawah negara seperti China dan India tapi di atas masih banyak negara lainnya,” jelasnya.
Sedangkan indikator perekonomian yang mencapai target, seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan terus turun sesuai target
“Dari lima dimensi, dimensi ekonomi mungkin yang paling berat karena pencapaiannya 50-50 antara yang tercapai dengan yang sulit tercapai. Salah satu yang tercapai misalkan terkait inflasi, tingkat pengangguran terbuka, terkait dengan penyediaan lapangan kerja. Yang sulit tercapai terkait pertumbuhan ekonomi atau tax ratio yang masih di bawah sasaran atau target,” ungkap dia.
Menurut Mantan Menteri Keuangan ini, tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi karena target dalam RPJMN sangat tinggi, yaitu sekitar 7-8%. Hal itu menjadi sangat tinggi setelah fenomena booming komoditas berakhir pada 2014.
“Kebetulan kan saya baru bergabung di Bappenas di 2016, jadi RPJMN ini dibuat oleh pendahulu saya waktu di tahun 2014. Memang yang saya perhatikan, mengenai target pertumbuhan ekonomi misalkan yang rata-rata 7%, bahkan 2019 itu targetnya 8%, itu mungkin yang terlalu tinggi dikaitkan dengan dinamika ekonomi global yang arahnya tidak ke situ,” kata Bambang.
Meski demikian Pemerintah, kata Bambang menyiapkan tiga skenario untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi tanah air lebih tinggi lagi. Di antaranya dengan skenario baseline, skenario moderate, dan skenario optimis.
“Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan. Dan angkanya tidak muncul angka 7%. Yang paling tinggi, yang optimis pun hanya rata-ratanya 6%. Yang moderate rata-ratanya 5,7%. Yang baseline rata-ratanya 5,4%,” tutupnya.(Bdr)
Comment