PADANG – Akhirnya Gubernur Irwan Prayitno bersedia untuk menemui mahasiswa dalam aksi demontrasi. Persetujuan itu disepakati antara mahasiswa dengan gubernur dalam pertemuan, Sabtu (28/9/2019) di Gubernuran Sumbar.
Pada pertemuan tersebut, gubenur Irwan Prayitno didatangi sebanyak 20 perwakilan mahasiswa. Dalam pertemuan, pembicaraan sempat alot, terkait tuntutan mahasiswa yang dinilai kurang relevan. Apalagi sejumlah tuntutan bukan berada dalam kewenangn Gubernur Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut mahasiswa Sumbar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat kembali menggelar aksi demontrasi pada Rabu (2/9/2019) pekan depan.
Dalam aksi kali ini, mahasiswa kembali mengusung tuntutan terakait penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Mereka tidak mengusung isu lain, seperti menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP.
“Secara pribadi dan selaku gubernur Sumatera Barat saya sangat mendukung aksi mahasiswa. Itu menunjukan mereka peduli, hanya saja mereka perlu memahami aturan. Itu yang saya tekankan, kalau soal ingin bertemu akan saya penuhi,”sebut Gubernur Irwan Prayitno.
Dikatakannya, sebenarnya semua tuntutan mahasiswa itu tidak relevan, karena kebakaran hutan penyebabkan bukan di Sumbar, tapi provinsi tetangga. Benar ada sejumlah titik di Sumbar, itu hanya ulah oknum masyarakat, tapi tidak berdampak.
“Yang berdampak itu kebakaran lahan di provinsi tetangga, jelas itu bukan kewenangan Pemprov Sumbar,”ujarnya.
Meskit begitu, Irwan tetap bersedia untuk menemui mahasiswa nantinya. Dengan catatan tidak ada aksi tanda tangan sesuatu yang bertentangan dengn konstitusi.
“Iya nanti akan kita temui, akan sediakan waktu saya, jika ada agenda akan saya tunda, atau wakilkan pada yang lain,”ulasnya.
Dijelaskan pada aksi sebelumnya, dirinya memastikan dirinya memang sudah menjalankan agenda yang sudah tersedia. Tidak ada niat untuk menghindar. Kemudian aksi kedua dirinya bersedia menerima perwakilan, mahasiswa juga tidak mau datang. Maunya didatangai gubernur.
Dalam pertemuan itu, Ismail Zulkarnain selaku perwakilan mahasiswa mengaku ada miskomunikasi saat gubernur bersedia menerima mahsiswa. Menurutnya, kesediaan waktu itu adalah bersedia datang dalam aksi, bukan perwakilan.
Pun begitu, mahasiswa menyepakati untuk menggelar aksi lagi. Dan tidak akan membuat surat diluar kewenangan gubernur untuk ditandatangani.
“Benar, kami akan menggelar aksi lagi. Kami sudah bertemu dengan gubernur, beliau bersedia untuk menemui kawan-kawan mahasiswa pada aksi nanti,”ungkapnya.
Hadir menyaksikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Siti Aisyah, Kepala Kesbangpol, Nazwir, Kepala Biro Humas, Jasman Rizal dan Kepala Satpol PP, Dedy Diantolani.(Bdr)
Comment