Umum

Pada Sertijab Kepala BPK, Gubernur Sebut Pengelolaan  Aset Perpindahan SMA & SMK Rumit 

266
×

Pada Sertijab Kepala BPK, Gubernur Sebut Pengelolaan  Aset Perpindahan SMA & SMK Rumit 

Sebarkan artikel ini

PADANG — Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar yang dijabat  Pemut Aryo Wibowo, SE, M.Si Ak, sejak Juli 2017 resmi digantikan  Yusnadewi, SE, M.Si Ak, yang sebelumnya menjabat kepala perwakilan BPK  Daerah Istimewa Yogyakarta.

Serah Terima Jabatan (Sertijab) dilakukan di Aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumbar Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (5/9/2019).

Pergantian Kepala Perwakilan dikarenakan Pemut Aryo Wibowo ditugaskan untuk menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, sementara Yusnadewi sendiri sebelumnya merupakan kepala perwakilan BPK Provinsi DI Yogyakarta, sejak November 2016, sehingga sudah tidak asing dengan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

BACA JUGA  Danlantamal II Bersama Forkompimda Sumbar Ikuti Arahan Presiden Soal Strategi Penanganan Covid-19 

Hadir pula Anggota V BPK RI Isma Yatun, Gubernur Sumbar, pimpinan DPRD Sumbar, beberapa Kepala Daerah Provinsi Sumbar, Forkopimda dan jajaran kepala OPS Pemprov Sumbar dan inspektur dari setiap Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Sumbar.

Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno  menyampaikan, bahwa pemerintah harus bisa bekerjasama dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan BPK, karena BPK bertindak selaku pemeriksa keuangan daerah.

Dijelaskannya di dalam pemerintah pada tahun 2010 mulai terjadi masalah aset dikarenakan hancur oleh bencana gempa dahsyat, bahkan ada sejumlah persoalan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah selalu muncul.

Persoalan penataan aset pemerintah daerah selalu ada dalam laporan aset tersebut. Bahkan setiap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) persoalan itu tetap ada. Apalagi sejak dengan perpindahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten kota kota ke provinsi.

BACA JUGA  Giat Pelatihan Nakes di BKOM dan Pelkes Sumbar, Dinkes Padang Siapkan Pukesmas Layanan Gangguan Jiwa

“Permasalahan aset ini menjadi rumit, ada 12 kabupaten kota yang tidak ingin aset sekolahnya menjadi kewenangan provinsi. Bupati fan Walikota tidak mau menyerahkan asetnya. Untuk itu perlu kerjasama dari BPK, dengan komunikasi dan penjelasan. Alhamdullillah, semuanya bisa diselesaikan oleh BPK,” kata gubernur.u

Comment