Peristiwa

Dampak Sengketa Lahan 765 Ha, Warga Nyaris Bentrok dengan Petugas PUPR

313
×

Dampak Sengketa Lahan 765 Ha, Warga Nyaris Bentrok dengan Petugas PUPR

Sebarkan artikel ini
DATANGI-Warga yang tergabung dalam forum FNTS mendatangi petugas PUPR yang disangka pengukur tanah dari BPN Padang.

PADANG-Sengketa lahan atas nama Lehar yang mengaku ahli waris Maboet dengan luas tanah seluas lebih kurang 765 hektare, terus memicu polemik di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Koto Tangah. Buktinya, masyarakat yang tergabung dalam Forum Nagari Tigo Sandiang (FNTS) nyaris melakukan pengusiran terhadap petugas dari Kementerian PUPR di di sekitar perumahan Bunga Mas Kelurahan Bunga Pasang, Rabu (21/8/19).

Petugas yang memiliki perangkat pemotret lahan itu melakukan Survey Drone dan Street View dalam rangka pemetaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) itu disangka warga petugas pengukuran tanah dari BPN Kota Padang. Nyaris saja petugas Kementerian PUPR menjadi sasaran dari warga yang tengah kesal, karena lahanya selalu menjadi incaran pengukuran, karena tengah dalam polemik.

Saat itu warga tengah standby di Sekretariat Forum Nagari Tigo Sandiang (FNTS) Samping SPBU Aie Pacah, mendengarkan informasi turunnya sejumlah petugas pengukuran tanah, sontak saja membuat warga langsung turun ke lokasi yang dicurigai di sekitar perumahan Bunga Mas Kelurahan Bunga Pasang. Kecamatan Koto Tangah. Warga sempat salah sangka dan nyaris menyeruduk sejumlah orang yang diduga petugas dari BPN Padang. Bahwa, diduga ada mobil yang membawa alat pengukur tanah,

Bersama-sama warga menyusuri ke tempat yang diduga terjadi pengukuran bersama mobil pick up L 300 milik warga yang tergabung dalam Forum FNTS. Sementara itu, warga lainya telah berduyun-duyun ke lokasi, hal berbeda ternyata bukan petugas BPN yang ditemukan. Ternyata petugas dari Dinas PUPR yang melakukan Survey Drone dan Street View dalam rangka pemetaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Padang.
“Bukan kami bukan dari BPN, kami tidak ada mengukur tanah. Kami dan tim dari Kementrian PUPR ditugaskan untuk menerbangkan drone memetakan rumah yang tidak layak huni yang nantinya dilaporkan ke Kementrian PUPR dan kamipun telah meminta izin pihak yang terkait baik perangkat Kecamatan, Pemko Padang hingga TNI Angkatan Udara dalam hal ini Lanud Sutan Syahril,” ujar Rizki yang bertugas sebagai pilot drone.

BACA JUGA  Pemko Padang Latih Penyandang Disabilitas Membuat Kue

Comment