Hukum

Saat Rakor Pemda, Gubernur Sumbar: Pembalakan dan Tambang Liar Masih  jadi Ancaman 

126
×

Saat Rakor Pemda, Gubernur Sumbar: Pembalakan dan Tambang Liar Masih  jadi Ancaman 

Sebarkan artikel ini
BUKA--Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membuka Rakor pemerintah daerah se-Sumbar di Pangeran Beach Hotel.humas

PADANG — Pemprov Sumbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah (Bupati/ Wali Kota) se-Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Rabu (19/8/2019).

Dalam Rakor tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan tiga hal, yakni pencegahan dan penegakan hukum dalam penggunaan kawasan hutan guna mendukung Pembangunan Daerah, penyelenggaraan Smart Goverment dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta penetapan peta potensi peluang dan ancaman bonus demografi di daerah.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, sebagaimana yang telah ditetapkan fungsi lahan hutan Provinsi Sumbar 4.266.695 Ha dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, namun tingginya potensi tersebut, diiringi dengan tingginya ancaman dari kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan kawasan untuk perkebunan liar, penambangan liar dan pemburuan satwa liar masih terus terjadi.

BACA JUGA  Gelar Magang Bersama Calon Notaris, Pengwil INI Sumbar Kembali Gandeng Unand

Gubernur juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat meningkatkan kesiapsiagaan melalui pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik Polri serta penyidik PNS dalam menanggulangi dan menghentikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dan hutan, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memastikan hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ucapnya.

“Untuk itu kepada semua Bupati dan Wali Kota yang hadir pada hari ini, dalam membuat program harus bersinergi dan berkoordinasi dengan pusat dan provinsi dalam pengawasan lingkungan hidup dan hutan,” kata Irwan Prayitno.

Hal kedua yang disampaikan gubernur adalah penyelenggaraan Smart Goverment dalam SPBE, penyelenggaraan pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan bagi pengguna SPBE, baik antar Government to Government (G2G), Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B), Government to Employees (G2E) dan Government to Non-profit (G2N).

BACA JUGA  Gakkum Odol, 53 Lembar Tilang Melayang, 9 Kendaraan harus Dinormalisasi

Pelaksanaan sistem berbasis elektronik di pemerintah guna mewujudkan proses kerja efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik.

Comment