PADANG – Penyuluh pertanian merupakan garda terdepan untuk kemajuan sektor pertanian. Salah satunya, menyebarkan informasi teknologi, hingga menyampaikan aspirasi petani ke pengambil kebijakan.
Sayangnya, hingga saat ini Sumatera Barat (Sumbar) masih kekurangan sekitar 700 orang lebih penyuluh. Pasalnya, jumlah penyuluh yang ada di Sumbar baru 874 penyuluh yang tersebar di desa atau nagari 19 kabupaten dan kota.
“Kita memang kekurangan penyuluh bidang pertanian, sebab minimalnya satu desa satu penyuluh,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit usai membuka kegiatan Pertemuan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Sumbar Tahun 2019, di Padang, Rabu (19/6/2019).
Atas kekurangan ini, ia meminta pihak terkait memerdayakan penyuluh yang ada, dengan risiko cakupan yang lebih luas. Misalnya, satu orang penyuluh bisa diberdayakan untuk menangani dua hingga tiga desa. Meskipun begitu, ia berharap Menteri Pertanian menambahkan kuota penyuluh di setiap desa.
“Sebab desa kita saat ini, sekitar 876 ditambah nagari sekitar 900, ditambah kelurahan juga, jadi sekitar 1.200 nagari dan desa,” ungkapnya.
Maka untuk menjamin terselenggaranya program pembangunan pertanian, dan menuju kedaulatan pangan, ia meminta kepada semua pengambil kebijakan untuk memerhatikan setidaknya tiga aspek. Pertama, memastikan bahwa penyelanggara sistem penyuluh tetap berlangsung di semua tingkatan.
“Tujuannya, agar pelaku utama atau petani dapat mengembangkan usaha taninya,” kata Nasrul.
Kemudian kedua, tidak mengalihfungsikan atau merombak Balai Penyuluh Pertanian sebagai basis operasional para penyuluh dan sumber data, informasi serta teknologi bagi pelaku utama/petani. Ketiga, meningkatkan dukungan operasional bagi terlaksananya sistem penyuluhan di semua tingkatan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra membenarkan bahwa pihaknya kekurangan jumlah penyuluh saat ini. Ia menyebutkan jumlah penyuluh pertanian baru 874 orang, dan sekitar 300 orang diisi oleh penyuluh swadaya.
“Kita kekurangan hampir 743 orang, sebab saat ini satu PPL ada yang tiga lokasi kecamatan, seperti Guguak Bukit Barisan 50 Kota, dan Pangkalan. Padahal idealnya, satu desa dua penyuluh,” jelas Candra.
Ia berharap, semua penyuluh pertanian yang ada bisa menjadi motivator bagi petani. Apalagi saat ini tidak ada lagi petani dan penyuluh yang berusia muda, sebab rata-rata sudah berumur. Sementara hingga saat ini tidak ada lagi penambahan penyuluh, yang justru makin lama makin berkurang.
Dikatakannya, rata-rata saat ini pertanggungjawaban lebih kurang 350 hektar untuk 15 kelompok setiap penyuluh. Namun masih banyak lahan yang belum optimal pemanfaatannya. Padahal, penyuluh dituntut harus bisa menggerakkan ekonomi dengan menggunakan sarana yang ada.
“Penyuluh sebetulnya harus mampu menggerakkan sektor pertanian, sehingga petani termotivasi dan juga ikut menggerakan pembangunan pertanian di daerahnya,” paparnya.
Persoalannya sekarang, yang banyak penyuluh swadaya. Semua penyuluh ini sudah dikondisikan agar bisa dimanfaatkan untuk mampu berkiprah di lapangan. Penyuluh ini bukan hanya bidang pertanian, tapi juga sektor peternakan, yakni di luar perikanan dan kehutanan.
“Swadaya ini yang menggaji Pemda termasuk juga disediakan dari Pemprov sifatnya stimulan, bukan terus menerus. Misalnya ada perjalanan mereka dibantu dengan perjalanan dan lainnya,” akunya.
Sebelumnya, Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Sumbar, Ollyandes mengatakan, Pertemuan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Sumbar Tahun 2019 ini, dilakukan untuk menyikronkan kegiatan atau program, dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota.
“Agar petani juga mendapat progam pertanian yang telah tersusun demi kesejahteraan petani,” pungkas ketua pelaksana kegiatan itu di hadapan Kadis Pertanian, Kabid, dan Koordinator Penyuluh di kabupaten/kota yang hadir. (Why)
Comment